Indonesia Bersatu - The Best United Indonesian

Bahasyim Assifie

Mungkin jumlah rekening BA alias Bahasyim Assifie, mantan pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebesar 64 miliar rupiah saat ini termasuk spektakuler, pasca rekening Gayus sang makelar pajak di Ditjen Pajak sebesar 35 miliar rupiah. Namun, jumlah uang BA diduga jauh lebih besar, kalau digabung dengan uang tersimpan di dalam rekening istri dan anak-anaknya.

Tapi info yang diperoleh Indo1 Group, jumlah uang di rekening BA sebenarnya masih jauh lebih rendah, jika dibandingkan dengan pundi-pundi yang dimiliki salah seorang pejabat teras berbintang dua di Mabes Polri, yang kini diperkirakan mencapai angka 95 miliar rupiah.

“Sang pejabat yang diduga memiliki rekening hampir 100 miliar tersebut, kini tentu masih aktif, bintangnya termasuk moncer dan pernah memiliki kedekatan dengan orang tertinggi di republik ini. Jenderal ini juga dikenal jagoan menembak ketika di taruna kepolisian,” tandas sumber Indo1 Group, sambil menambahkan, “Ketika menjadi Kapolsek di wilayah Sumatera, beliau pernah mendapat predikat terbaik dan pernah menjabat di Selapa Polri.”

Jenderal bintang dua yang termasuk melejit karirnya ini, katanya berasal dari angkatan 80-an bergelar SH dan juga master, tetapi dia termasuk disayang pejabat di republik ini dan memiliki kedekatan dengan para pengusaha, sehingga diduga ikut bermain dalam mengurus beberapa kasus.

Hingga saat ini, memang belum dilansir secara resmi, siapa sebenarnya jenderal polisi berbintang dua pemilik rekening spektakuler ini. Dan kalau benar, darimana sumber dana tersebut yang kini tersimpan di bank nasional itu. “Inisialnya kalau mau tebak-tebakan, kira-kira kisaran di atas A di bawah H berarti bisa BG. Tapi kita tunggu aja, bagaimana Polisi menyikapi isu yang sudah berkembang ini.(*)

Walau status hukum Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Skandal Century (CenturyGate) yang merugikan negara sebesar 6,7 triliun rupiah belum jelas, apakah sebagai saksi atau tersangka, tapi paling tidak pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang direncanakan Kamis (29/04), merupakan sedikit kemajuan dari proses hukum sebagaimana direkomendasikan Pansus DPR tentang Skandal Century.

Di sisi lain, tekanan massa terhadap Sri Mulyani yang akrab dipanggil Mbak Ani, belakangan juga berkurang. “Kita tahulah, siapa selama ini di belakang demo-demo meminta mundur Menteri Keuangan Sri Mulyani, karena ada kepentingan bisnis yang terganggu dari kebijakan-kebijakan Menkeu,” tutur sumber Indo1 Group, sambil menambahkan, “Mengapa kali ini Presiden SBY tidak mau membela atau merespons, ketika KPK resmi memanggil Sri Mulyani.”

Katanya, Presiden SBY memberikan lampu hijau terhadap kemauan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical, agar Sri Mulyani tidak lagi menjabat posisi Menkeu. Namun di sisi lain, SBY meminta imbal balik, supaya Fraksi Golkar di DPR tidak terlalu ngotot untuk melanjutkan proses politik Skandal Century.

Selain itu, sas-sus yang beredar menyebutkan, SBY meminta Ical untuk melunasi seluruh hutang pajak dan royalti yang bisa mencapai angka di atas 11 triliun rupiah. “Sepertinya, Ical setuju dengan skema trade-off (tindakan saling tukar kebutuhan-red) seperti itu. Tapi, masih ada tapinya, soal kemungkinan Grup Usaha Bakrie juga akan mendapatkan konsesi proyek besar,” ujar sumber Indo1 Group.

Artinya, jika skema ini benar-benar terjadi, maka Menkeu Sri Mulyani sebagai mantan Ketua KSSK (Komite Stabilitas Sektor Keuangan) yang diduga terlibat dalam CenturyGate, akan dilepas sebagai imbal balik kepentingan politik yang lebih besar.(*)

Susno Duadji

Kontroversi masih menyelimuti sosok mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol.Susno Duadji. Setelah melakukan manuver yang tidak berkenan di hati para petinggi dan pimpinan tertinggi di Mabes Polri, mulai dari kisruh Cicak vs Buaya, kesaksian di Sidang Antasari, Kasus Markus, hingga penangkapan di Bandara Soekarno Hatta, kini Susno harus menghadapi pemeriksaan dengan status saksi atas kasus dugaan makelar kasus alias Markus.

Susno Duadji tentu bukan sosok seorang polisi kelas teri. Dia tentu termasuk kakap dalam urusan sidik-menyidik. Ini tentu didasarkan pada posisinya ketika menjabat sebagai Kepala Badan Resesre Kriminal Polri alias Kabareskrim. Artinya, Susno pernah menjadi orang terkuat alias Mbahnya, dalam urusan reserse kriminal.

“Lalu kini Susno harus duduk di kursi saksi, diperiksa oleh anak buahnya ketika menjabat Kabareskrim, para perwira menengah yang selama ini tunduk, hormat dan siap gerak ketika berhadapan dengan Susno. Situasi ini tidaklah mudah, baik bagi Susno maupun para penyidik Polri yang bertugas memeriksa Susno,” tutur seorang sumber Indo1 Group.

Katanya, dalam periode kontroversi Susno, pertemuan empat mata antara Kapolri Bambang Hendarso Danuri dengan Susno Duadji pernah berlangsung dengan situasi yang sangat emosional, hingga dikabarkan Susno sempat meneteskan air mata. Walau ketika itu tidak ada kesepakatan atau penyelesaian legal dalam konflik Susno versus Mabes Polri. Tapi ada kesan akan melakukan cooling down hingga ada bentuk penyelesaian terlokalisir.

“Cuma masalahnya, Susno kembali teriak di mana-mana. Kapolri pun makin kesal melihat kelakuan Susno. Memang situasinya jadi runyam, ada kesan saling balas dendam, saling membuka borok sesama perwira tinggi. Apalagi kalau mau jujur, tidak ada malaikat di Polri. Susno pun tidak bersih seratus persen, sebagaimana pengakuan dia sendiri.

Sas-susnya, Susno pun memegang kartu truf Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri alias BHD, apalagi mengingat Susno pernah menjadi wakil ketua PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan-red). Sementara kekuatan isntitusi Mabes Polri terus melakukan penekanan dalam berbagai bentuk, mulai dari permintaan agar mengundurkan diri dari kepolisian, hingga ancaman penahanan terhadap Susno.

Kabarnya, Susno memang menghadapi dilema. Kini dia di persimpangan jalan, antara memegang teguh sikap yang sudah kadung terpatri di publik, atau dia harus menyerah atau pasrah dengan gendang yang dimainkan Mabes Polri dan kekuatan politik lainnya, hingga dia tergeletak pada titik tidak berkutik.(*)

Gayus Tambunan

Gayus Tambunan, hanyalah salah satu dari sekian ribu pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen), Departemen Keuangan (Depkeu), yang biasa melakukan utak-atik hitung-hitungan pajak terhadap wajib pajak perorangan, maupun perusahaan. Namun ditengarai, Gayus yang memiliki rekening hingga 28 miliar rupiah, memiliki jaringan mafia pajak dengan pejabat-pejabat di Ditjen Pajak.

“Secara sederhana, praktek yang dilakukan Gayus Tambunan tidak berlangsung begitu saja, tetapi ada perencanaan yang sistematis di kalangan pejabat Ditjen Pajak, termasuk memilih perusahaan-perusahaan besar kelas kakap, yang bisa dijadikan sebagai target melakukukan praktek pat-gulipat penyelesaian pajak,” tandas sumber Indo1 Group.

Dugaannya, tentu sangat mustahil seorang Gayus Tambunan dengan pangkat Golongan III/A, memiliki nyali melakukan deal dengan wajib pajak yang memiliki kapitalisasi pajak hingga triliunan rupiah, tanpa ada semacam restu dari atasannya atau pejabat di Ditjen Pajak. Apalagi Gayus melakukannya dalam waktu yang cukup lama.

Tjiptardjo

Sumber Indo1 Group lain, yang pernah berhubungan dengan Gayus menyebutkan, perilaku Gayus dalam menangani pajak, tergolong ganas. “Di masa Mochamad Tjiptardjo masih menjabat Direktur Intelijen dan Penyelidikan Ditjen Pajak, para wajib pajak yang mengalami dispute hitung-hitungan pajak dengan penyidik pajak, pasti menjadi bagian dari pengawasan Tjiptardjo. Dan di masa itu, Gayus sudah berkeliaran. Ini artinya apa?”

Sas-susnya, Gayus hanyalah salah satu operator lapangan dari para pejabat di Ditjen Pajak, yang melakukan praktek mafia pajak, sekaligus berfungsi sebagai penampung uang jago, yang akan dibagi-bagi pada periode-periode tertentu. Katanya, kalau dari hitung-hitungan pajak dan skala perusahaan yang ditangani, maka duit 28 miliar rupiah termasuk kecil. Artinya, mungkin saja Gayus masih menyembunyikan duit besar di tempat lain, seperti diisukan masih ada simpanan 175 miliar rupiah di bank asing.

Lagi-lagi, menurut informasi yang beredar di kalangan perusahaan besar yang berhubungan dengan Ditjen Pajak, sangat mustahil kalau Gayus tidak memiliki hubungan dengan Dirjen Pajak Tjiptardjo, paling tidak secara hierarki kepegawaian. Lalu, apakah misalnya Gayus bisa memutuskan settlement pajak bernilai miliaran atau triliunan rupiah, tanpa ada persetujuan atau keputusan Dirjen Pajak?.(*)

Susno Duadji

Perang jenderal di jajaran Mabes Polri semakin memanas, sebagai buntut teriakan mantan Kabareskrim Susno Duadji terhadap praktek makelar kasus alias markus di jajaran kepolisian. Kasus yang dialami Gayus HP Tambunan, salah seorang pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, hanyalah satu dari sekian kasus yang belum terungkap.

Seolah tidak ada jalan tengah untuk menetralisir konflik di jajaran jenderal di Polri. Brigjen Edmon Ilyas dan Brigjen Raja Erizman, disebut-sebut menjadi korban pertama dari terungkapnya praktek markus di Mabes Polri. “Tapi jangan dianggap Susno tidak punya kasus dengan praktek markus,” tandas sumber Indo1 Group.

Menurut sumber tersebut, Mabes Polri sudah mengunci Susno dengan kasus suap sebesar 9 miliar rupiah yang diterimanya dari seorang pengacara, untuk menyelesaikan satu kasus besar di Bandung, Jawa Barat, ketika Susno menjabat Kapolda Jawa Barat.

“Skenarionya, Mabes Polri akan terus membiarkan Susno membuka beberapa kasus markus yang melibatkan para perwira, termasuk jenderal di jajaran kepolisian. Lalu, setelah itu Mabes Polri akan menangkap Susno, atas kasus suap 9 miliar rupiah tersebut,” tambas sumber Indo1 Group.

Katanya, seorang saksi dari kalangan pengacara di Jawa Barat yang memberikan uang tersebut ke Susno Duadji, sudah dipegang Mabes Polri dan kini sudah mendapat perlindungan saksi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Sebaliknya, Susno sendiri disebut-sebut juga memiliki bukti aliran dana ke rekening beberapa jenderal di Mabes Polri, ketika Susno sempat menjabat Wakil Ketua PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Bahkan Susno sempat menyodorkan data berbentuk CD tersebut ke penyidik Mabes Polri, ketika dipanggil Div.Propam beberapa waktu lalu.

Sas-susnya, tidak ada lagi kompromi terhadap Susno Duadji. Sebaliknya, Susno pun sudah nekad untuk membongkar praktek markus pada jenderal di jajaran kepolisian termasuk kalau itu sampai praktek markus, pernah melibatkan Kapolri Bambang Hendarso Danuri.(*)

Pol. Susno Duadji

Suara nyaring Mantan Kabareskrim Komjen Pol. Susno Duadji yang menuduh Brigjen Pol. Raja Erizman dan Edmon Ilyas dan beberapa perwira menengah di Mabes Polri terlibat praktek makelar kasus (markus) dalam kasus pencucian uang 25 miliar rupiah oleh pegawai Ditjen Pajak Gayus Tambunan, terus membuat merah kuping pejabat teras Polri.

Susno pun bagaikan dikeroyok rame-rame, bahkan juga sudah diperiksa Propam di Mabes Polri, Senin (22/03) kemarin. Nyali Susno memang tidak ciut, walau sebelumnya ada kekhawatiran dirinya akan ditahan di Mabes Polri, karena sudah dianggap menista dan menghina institusi Polri, dimana Susno masih menjadi perwira tinggi Mabes Polri.

“Apa yang diteriakkan Susno, merupakan realitas dalam praktek percaloan di kepolisian. Sudah menjadi rahasia umum, jual beli kasus dengan imbalan uang, sangat jamak di tubuh Polri. Anggota Polri dari tingkat paling rendah hingga bintang empat, patut diduga kuat pernah melakukan praktek makelar kasus,” tandas sumber Indo1 Group.

Keberanian Susno yang mau menelanjangi beberapa pejabat teras di Mabes Polri atas praktek markus, katanya telah membuat Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD) khawatir makin meruncingnya konflik para jenderal di Polri, yang juga bisa memanfaatkan kasus markus untuk saling menjatuhkan, menjelang pergantian Kapolri beberapa bulan mendatang.

“Memang kasus Susno ini bisa makin liar, kalau tidak ada penanganan yang komprehensif dari Kapolri, atau sekalian Presiden SBY menggunakan momentum ini untuk membersihkan Polri dan praktek markus yang sudah menjadi rahasia umum,” papar sumber Indo1 Group.

Sas-susnya, Kapolri BHD juga terus bergerilya menyambangi para senior Polri yang sudah pensiun untuk diajak ikut berembuk mencari solusi tengah terhadap Susno dan tudingannya ke beberapa jenderal. Bahkan katanya, ada seorang jenderal purnawirawan Polri melakukan pendekatan ke Susno, agar mantan Kabareskrim itu bisa menahan emosi dan tidak menambah panas situasi di tubuh Polri.(*)

Obama

Presiden Amerika Serikat Barack Obama selama 22-24 Maret mendatang, kalau tak ada lagi aral melintang, akan hadir di Jakarta, dan beberapa kota lainnya, sebagai kunjungan pertama setelah mantan siswa sebuah SD di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini menjadi presiden AS.

Rencana kunjungan pimpinan negara adikuasa ini, tak hanya menimbulkan pro dan kontra. Tak hanya di dalam negeri, tapi juga di AS sendiri. Apalagi misi muhibah tersebut tidak begitu jelas, sehingga menimbulkan syak wasangka.

Hal ini lantaran kebiasaan AS yang bermuka dua dalam kebijakan luar negerinya, bermanis-manis di luar tapi punya misi tersembunyi untuk keuntungan sendiri.

Dalam kunjungan Obama ini, sumber Indo1 Group menyebutkan, misi perusahaan tambang emas Freeport yang beroperasi di tanah Papua, berada di balik presiden pertama AS dari ras kulit berwarna tersebut. Hal ini setelah berbagai pihak di Indonesia, mulai menguatak-atik kembali eksistensi Freeport.

Apalagi pemerintah Indonesia melalui Menteri Pertambangan dan Energi semasa Purnomo Yusgiantoro sudah pernah mengajukan peninjauan soal royalti yang selama ini hanya 1 persen menjadi 3,5 persen. “Kontrak karya Freeport sangat merugikan Indonesia,” ujar sumber tersebut.

Memang bukan rahasia lagi, kalau kontrak karya seri pertama Freeport yang diturunkan dari UU Pertambangan Nomor 11 Tahun 1967, sangat merugikan bangsa Indonesia. Menurut sumber informasi Indo1 Group, UU ini didiktekan sendiri oleh Rockefeller kepada tim ekonomi pemerintah Indonesia, dalam suatu pertemuan di Swiss untuk memuluskan masuknya Freeport ke Indonesia kala itu.

Kontrak karya pertama Freeport sendiri ditandatangani pada 1967 untuk masa 30 tahun, dan berakhir tahun 1997. Namun tahun 1991, Freeport sudah menyodorkan perpajangan kontrak kedua untuk masa 30 tahun berikutnya, dengan dua kali perpanjangan 10 tahun. Kontrak 30 tahun kedua akan habis masa berlakunya pada 2021, yakni sekitar 11 tahun dari sekarang.

Sas-sus yang berkembang, Freeport merasa belum tenang, lantararan dua kali perpanjangan 10 tahun, alias 20 tahun belum tentu bisa direalisasikan akibat dinamika politik dalam negeri Indonesia yang sulit ditebak.

Sumber Indo1 Group menyebutkan, Freeport ingin memastikan perpanjangan dua kali 10 tahun tersebut dapat direalisasikan dengan tekanan dari pemerintah AS melalui kunjungan Obama. Sehingga operasional Freeport bisa langgeng hingga tahun 2041, ketika kandungan emas maupun tembaga dan nikel di wilayah Papua, sebagaimana hasil penelitian Freeport sendiri, seperti pernaha ditegaskan Presdir PT Freeport Indonesia FI Armando Mahrel, sudah habis. (*)