Kuntoro Mangkusubroto

Kuntoro Mangkusubroto akan memimpin Badan Reducing Emision Form Deforestation and Degradation (REDD) Plus dan Lembaga Independen yang memonitor, melaporkan, dan memverifikasi pengelolaan hutan (MRV).

Kedua institusi ini sudah pasti akan dibentuk menyusul Letter of Intent (LoI) tentang Kerja Sama Mereduksi Efek Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan yang ditandatangani Indonesia dan Norwegia pekan lalu.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di hadapan pengusaha HTI dan HPH saat sosialisasi LoI RI-Norwegia, Jumat (4/6) mengatakan, kedua negara sepakat agar kedua institusi ini dipimpin oleh yang memiliki reputasi, pengalaman, track record , dan bisa dipercaya oleh dunia internasional.

“Untuk itu, kita usulkan Pak Kuntoro yang mimpin dua-duanya,” katanya.

Kuntoro dipilih karena dianggap berhasil memimpin Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh Nias pasca tsunami tahun 2005. Kuntoro juga dianggap berhasil mengelola dana internasional sebesar 8 miliar dolar AS, hampir tanpa masalah.

“Ini soal kepercayaan. Kalau Menteri Kehutanan yang pimpin, orang belum percaya. Saya masih baru jadi menteri,” katanya.

Sosok Kuntoro juga diakui bisa diterima Norwegia karena track record-nya selama ini. “Nama Pak Kuntoro ini disebut oleh Presiden,” katanya.

Pembentukan lembaga khusus untuk mengoordinasikan pengembangan dan implementasi REDD Plus memiliki program aksi untuk menyiapkan keputusan presiden yang menjadi dasar LoI ini di Indonesia.

Selain itu, Badan REDD ini bertugas untuk menyeleksi pilot project REDD Plus di provinsi yang paling berkontribusi nyata terhadap penurunan emisi secara nasional.

Badan REDD Plus ini, lanjut dia, juga akan menjadi semacam trust fund yang mengelola dana yang diperoleh dari perdagangan karbon dengan Norwegia. “Target waktu pembentukannya bulan Agustus 2010,” kata Zulkifli.

Sementara untuk lembaga independen MRV, berdasarkan LoI, ditargetkan akan berdiri Oktober 2010. Lembaga ini yang nantinya akan menghitung berapa yang harus dibayarkan Norwegia atas peningkatan stok karbon yang mampu dicapai Indonesia. Dana yang disiapkan oleh Norwegia sebesar 1 miliar dolar AS.

Kini, Kuntoro merupakan Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, serta menjadi Ketua Satgas Anti Mafia Hukum. (*an/bo)