Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan datangnya tahun 2010 bisa membawa berkah bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menuju kehidupan yang lebih baik.

“Semoga tahun baru ini membawa berkah bagi kita semua warga Indonesia, semoga rejekinya ditingkatkan oleh Allah SWT kepada kita semua. Yang sekolah berhasil dengan baik, yang bekerja berhasil dengan baik. Pendek kata, semoga tahun baru ini membawa semangat baru, tekad baru, agar kehidupan bangsa ke depan makin baik,” kata Presiden saat berdialog dengan masyarakat di Kebun Binatang Ragunan Jakarta, Jumat.

Presiden mengunjungi Kebun Binatang itu bersama Ibu Ani Yudhoyono untuk melihat langsung situasi tempat hiburan yang selalu dipenuhi ribuan masyarakat yang menghabiskan hari libur datangnya tahun baru.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga memohon dukungan dari masyarakat luas dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Saya memohon dukungan dari masyarakat luas. Pemerintah terus bekerja meningkatkan kesejahteraan rakyat, keamanan, agar ekonomi tumbuh dan akhirnya masyakat mendapat kesempatan seluas-luasnya,” tutur Presiden.

Presiden juga menyampaikan harapan agar Tahun Baru 2010 membawa kebaikan bagi kehidupan bangsa dan berharap agar Tahun Baru 2010 membawa semangat dan tekad baru agar kehidupan bangsa di masa depan semakin membaik di segala bidang.

Kunjungan Presiden ke Kebun Binatang Ragunan untuk meninjau pelaksanaan pengamanan perayaan Tahun Baru 2010. Ketika berkunjung ke Ragunan, taman margasatwa itu padat dikunjungi oleh ribuan pengunjung yang berpelesir menghabiskan liburan.

Sebelum ke Ragunan, Presiden yang didampingi Ani Yudhoyono melakukan inspeksi mendadak ke Mabes Polri guna mengevaluasi pelaksanaan operasi lilin 2009.

Setelah mengunjungi kebun binatang, Presiden berencana melayat Frans Seda yang meninggal dunia pada 31 Desember 2009. (*/bo)

Asnawi

Meski reformasi sudah bergulir belasan tahun, namun penuntasan reformasi birokrasi diperkirakan baru selesai 15 tahun ke depan.

Menurut Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Asmawi Rewansyah, Australia saja baru selesai melakukan reformasi birokrasi setelah 30 tahun. “Kita paling tidak 15 tahun, mulai 2010 hingga 2025,” ujar Asmawi, kemarin di Jakarta.

Reformasi birokrasi, ujarnya, harus dilakukan secara bertahap. Lantaran itu, perlu grand design (disain besar) reformasi birokrasi, sehingga jika pemerintahan berganti, maka pemerintah baru tidak perlu mengulang lagi dari awal.

Soal target reformasi birokrasi 2011, Asmawi mengatakan, paling tidak sudah ada langkah-langkah yang dilakukan hingga waktu itu.

Namun Asmawi mengatakan, untuk menciptakan reformasi birokrasi maka tiga undang-undang lagi yang perlu segara diselesaikan, yakni UU Kepegawaian Negara, UU Administrasi Pemerintahan dan UU Kode Etik Penyelenggara Negara.

“Draf dan naskah akademik ketiga RUU tersebut sudah dibuat,” ujarnya.

Mengenai pesimisme terhadap Komite Reformasi Nasional, Asmawi mengingatkan lembaga itu baru dibentuk pada 12 Mei 2010 sehingga baru mulai bekerja. (*an/bo)

PAN Tolak Dana Aspirasi

Teguh Juwarno

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Teguh Juwarno mengatakan, PAN menolak usulan dana aspirasi Rp15 miliar per tahun yang digagas Partaim Golkar, dengan alasan membebani rakyat dan berpotensi memecah belah NKRI.

“Usulan ini mengancam NKRI, karena ketidakadilan pembagian dana aspirasi itu. Anda bayangkan dari perhitungan sementara kalau usulan ini diterima maka daerah Pulau Jawa mendapathampir 60 persen dana itu. Lalu di luar pulau itu seperti di Indonesia timur pasti protes dong,” kata Teguh.

Untuk itu Teguh menghimbau agar DPR mengusulkan kebijakan-kebijakan yang berguna dan bermanfaat bagi rakyat bukan menimbulkan masalah. (*edy/jat)

Demokrat Tolak Dana Aspirasi DPR

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan partainya menolak usulan adanya dana aspirasi sebesar Rp 15 miliar per anggota dewan untuk per daerah pemilihan yang diajukan sejumlah fraksi di DPR RI.

“Kami tidak setuju kalau anggota DPR yang mengelola dana APBN untuk dapilnya,” kata Anas di Jakarta, Senin.

Menurut Anas, pihaknya memang menyetujui jika anggota DPR mengusulkan dan memperjuangkan program untuk pembangunan di daerah pemilihan masing-masing.

“Namun, pelaksanaan program tetap dijalankan oleh pemerintah berdasarkan aturan yang berlaku. Itu domain eksekutif. Satu rupiah pun dana APBN harus digunakan sesuai aturan main yang berlaku untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” katanya.

Sejumlah fraksi di DPR RI dalam rapat di Badan Anggaran DPR RI mengusulkan adanya dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota dewan atau total Rp 8,4 triliun untuk dianggarkan dalam APBN 2011.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan, dana aspirasi itu digunakan untuk lebih mengintensifkan pembangunan daerah dan menunjukkan kinerja anggota DPR dalam memenuhi kebutuhan penduduk di daerah pemilihan masing-masing.(*a/z)

Setgab Biang Kerok Dana Aspirasi

Syarif Hasan

Sekretaris Gabungan Partai Pendukung Koalisi Syarif Hasan mengakui Sekretariat gabungan yang meminta DPR melalui Partai Golkar mengusulkan dana aspirasi untuk pembangunan daerah pemilihannya, namun hal itu baru sebatas permintaan dan belum dibahas secara rinci.
“Jadi baru sekadar mengusulkan program, bukan dalam bentuk rupiah dan eksekusi,” kata Syarif Hasan menjawab pertanyaan pers usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR di Jakarta, Selasa (08/06).

Pengurus DPP Partai Demokrat ini mengatakan, kalau cuma mengusulkan program memang merupakan salah satu tugas anggota DPR, yakni mengusulkan dan menyetujui usulan soal program dalam APBN sehingga tidak keluar dari kewenangannya.

Ketua Bidang Politik dan Legislatif Partai Golkar Priyo Budi Santoso mempertanyakan sikap sejumlah partai politik yang turut mengkritik Partai Golkar dalam usulan dana aspirasi bagi anggota DPR sebesar Rp15 miliar per anggota per daerah pemilihan.

Menurut dia, pada rapat pembahasan anggaran di DPR sejumlah fraksi lainnya juga mengusulkan dana aspirasi, kenapa setelah menjadi ramai fraksi-fraksi lain ikut mengkritik Fraksi Partai Golkar seolah-olah hanya Fraksi Partai Golkar yang mengusulkan.

“Kalau fraksi lain tidak ada yang setuju pada usulan dana aspirasi, Partai Golkar tetap `legowo` jika usulan itu dihapuskan,” Priyo.

Persoalannya, kata dia, usulan dana aspirasi bagi anggota DPR itu belum dibahas secara resmi di DPR sehingga belum ada keputusan, tapi wacana yang dilontarkan anggota DPR sudah sangat ramai.

“Ironisnya, komentar yang ramai itu semuanya menuding Partai Golkar sebagai pengusul. Padahal, usulan dana aspirasi itu tidak hanya disampaikan oleh Partai Golkar,” kata Priyo.

Menurut dia, usulan dana aspirasi itu masih akan dibahas melalui panitia kerja (Panja) di DPR baru kemudian dibahas pada rapat paripurna.

Kalau anggota DPR dari fraksi lain menolak usulan dana aspirasi sebesar Rp15 miliar per anggota per daerah pemilihan atau totalnya sekitar Rp8,4 triliun, maka Fraksi Partai Golkar akan mengusulkan dana stimulus pembangunan desa sebesar Rp1 miliar per desa.

Menurut dia, usulan soal dana pembangunan desa sebesar Rp1 miliar per desa akan didorong sampai berhasil.

“Kalau usulan dana pembangunan desa ini ditolak, Golkar akan maju terus,” kata Priyo. (*an/jat).

Kader ke Nasdem, Golkar Keder

Patrialis Akbar

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang berlaku, merupakan warisan penjajah Belanda yang usianya sudah ratusan tahun. Lantaran itu, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan, KUHP baru merupakan keniscayaan dan tidak boleh ditawar-tawar, bahkan mengincar perusahaan besar. Lha, kok?
Mengicar perusahaan besar yang dimaksudkan Menkumham, yakni terkait dengan pelaksanaan hukuman bagi kesalahan kecil.
“KUHP baru tidak semata-mata keinginan kita menghilangkan aturan-aturan hukum dari penjajah, tetapi kita ingin bangsa ini memiliki satu KUHP berdasarkan jiwa bangsa,” ujar Patrialis Akbar, kemarin di Magelang.
Menurut Menkumham, perlu dibangkitkan jiwa bangsa, seperti mereka yang melakukan kesalahan kecil boleh saja diberi hukuman, bisa dengan pekerjaan sosial, dan bagi masyarakat adat bisa dikucilkan satu atau dua bulan.
“Hukuman sosial boleh dilakukan, misalnya dipekerjakan di rumahsakit, untuk membersihakn tempat tidur dan lainnya, sekaligus memberikan pendidikan, atau bisa diperjakan di mal-mal.
Tentunya, kata Patrialis, pihaknya akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar, untuk melaksanakan hal tersebut. “Jadi perusahaan besar itu harus ada jiwa sosialnya. Jangan hanya keuntungan saja, tapi harus memberikan kesempatan untuk asimilasi,” ujarnya.
Masyarakat yanag mau bekerja, ujarnya, harus ada tempat. “Jangan hanya berpikir kapitalis, sehingga yang miskin semakin miskin, dan yang kaya semakin kaya.
“Tidak bisa dipungkiri KUHP yang berlaku sekarang merupakan bagian dari peninggalan kolonial. Sebagai bangsa yang bermartabat dan sudah merdeka 64, tahun tidak ada alasan menunda agar bangsa ini mempunyai KUHP baru,” tandasnya. (*an/bo)

Kader ke Nasdem, Golkar Keder

Ray Rangkuti

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti menantang Partai Golkar untuk berdebat mengenai usulan dana aspirasi anggota dewan sebesar Rp15 miliar setiap tahun bagi setiap anggota dewan.
“Saya siap berdebat dengan FPG. Saya siap jawaban tantangan FPG untuk berdebat soal dana aspirasi ini,” kata Direktur LIMA Ray Rangkuti di gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (08/06).

Sebelumnya, tujuh tujuh lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Tolak Subsidi DPR menyatakan, menolak tegas usulan dana aspirasi anggota dewan sebesar Rp15 miliar pertahun yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ketujuh LSM tersebut terdiri dari Lingkar Madani untuk Indonesia, CIRUS, Formappi, IBC, Publish What You Pay Indonesia, Pukat UGN dan Pusat Kajian Konstitusi Universitas Andalas Padang.

Ray menjelaskan, jika dalam pekan ini belum ada kejelasan sikap khususnya membatalkan usulan dana aspirasi tersebut, dia siap meladeni debat dengan Partai Golkar.

“Jika FPG siapkan bertumpuk argumentasi soal usulan dana aspirasi Kita juga siap,” kata Ray.

Menurut Ray, sebelumnya Sekjen PG Idrus Marham maupun Bambang Soesatyo melontarkan tantangan untuk berdebat terhadap siapa saja soal usulan dana aspirasi.

“Kami menyambutnya. Minggu kita lakukan perdebatan, kalau perlu kita fasilitasi,” kata Ray. (*an/jat).

Foto Perpisahaan Kabinet Pemerintahan SBY & Jusuf Kalla

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ny. Ani Yudhoyono beserta Wapres Jusuf Kalla dan Ny. Mufidah Kalla berfoto bersama dengan para Menteri dan mantan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan para isteri seusai acara perpisahan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/10). Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla akan berakhir pada 20 Oktober mendatang. (*Widodo S. Jusuf/an/bo)