Walau status hukum Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Skandal Century (CenturyGate) yang merugikan negara sebesar 6,7 triliun rupiah belum jelas, apakah sebagai saksi atau tersangka, tapi paling tidak pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang direncanakan Kamis (29/04), merupakan sedikit kemajuan dari proses hukum sebagaimana direkomendasikan Pansus DPR tentang Skandal Century.

Di sisi lain, tekanan massa terhadap Sri Mulyani yang akrab dipanggil Mbak Ani, belakangan juga berkurang. “Kita tahulah, siapa selama ini di belakang demo-demo meminta mundur Menteri Keuangan Sri Mulyani, karena ada kepentingan bisnis yang terganggu dari kebijakan-kebijakan Menkeu,” tutur sumber Indo1 Group, sambil menambahkan, “Mengapa kali ini Presiden SBY tidak mau membela atau merespons, ketika KPK resmi memanggil Sri Mulyani.”

Katanya, Presiden SBY memberikan lampu hijau terhadap kemauan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical, agar Sri Mulyani tidak lagi menjabat posisi Menkeu. Namun di sisi lain, SBY meminta imbal balik, supaya Fraksi Golkar di DPR tidak terlalu ngotot untuk melanjutkan proses politik Skandal Century.

Selain itu, sas-sus yang beredar menyebutkan, SBY meminta Ical untuk melunasi seluruh hutang pajak dan royalti yang bisa mencapai angka di atas 11 triliun rupiah. “Sepertinya, Ical setuju dengan skema trade-off (tindakan saling tukar kebutuhan-red) seperti itu. Tapi, masih ada tapinya, soal kemungkinan Grup Usaha Bakrie juga akan mendapatkan konsesi proyek besar,” ujar sumber Indo1 Group.

Artinya, jika skema ini benar-benar terjadi, maka Menkeu Sri Mulyani sebagai mantan Ketua KSSK (Komite Stabilitas Sektor Keuangan) yang diduga terlibat dalam CenturyGate, akan dilepas sebagai imbal balik kepentingan politik yang lebih besar.(*)