Kecurigaan makin menguat, ketika Presiden SBY sebagai pemimpin tertinggi koalisi Parpol pendukungnya, menunjuk Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical, duduk sebagai ketua harian, yang sebelumnya sempat dipegang Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Radjasa, yang juga menjabat sebagai Menko Perekonomian.
“Agak susah nampaknya SBY kalau secara politik berseberangan dengan Ical sebagai Ketua Umum Golkar. SBY sangat merasakan kelimpungan, ketika menghadapai Pansus Skandal Century di DPR, dimana Partai Demokrat tidak lihai secara politik, walaupun menjadi mayoritas di parlemen,” ujar sumber Indo1 Group.
Namun apa sebenarnya esensi di balik penunjukan Ical. “Kalau melihat perjalanan politik SBY, tentu saja Ical memiliki kontribusi secara financial. Politik tidak bisa dipisahkan dengan uang. Jadi dalam kondisi sengketa politik saat ini, SBY mengkalkulasi, lebih baik mengorbankan Menkeu Sri Mulyani, daripada dihantam terus di parlemen Senayan dan parlemen jalanan,” tambah sumber Indo1 Group.
Sas-susnya, SBY memang sangat mempercayai Ical untuk melakukan operasi politik transaksional, terutama dalam menghadapi DPR. Ketika ada agenda pemerintah yang mendapatkan resistensi dari DPR, Ical dinilai punya kecakapan menanganinya. Apalagi dengan posisi Ical saat ini juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar, di samping sebagai pemilik konglomerasi usaha.
Di kalangan elit politik juga disebut-sebut, SBY saat ini sangat membutuhkan kehadiran pihak ke tiga sebagai cukong alias bohir melakukan transaksi untuk mengamankan pemerintahannya, sekaligus meloloskan agenda-agenda pemerintah, di samping adanya bargaining dengan Ical, menyangkut sengketa pajak kelompok usaha Bakrie, yang bisa mencapai angka di atas 10 triliun rupiah, yang katanya juga akan dikonversi dalam bentuk mendapatkan proyek besar.
Nah, katanya di sinilah Ical diposisikan SBY dengan topeng sebagai pengendali di Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Politik penyokong SBY-Boediono. Karena pentolan dari PKB, PAN, Demokrat, PKS dan PPP yang ikut dalam koalisi tidak memiliki kemampuan financial memadai dalam kerangka praktek politik transaksional dan transaksi politik.(*)
