Setgab Biang Kerok Dana Aspirasi

Syarif Hasan

Sekretaris Gabungan Partai Pendukung Koalisi Syarif Hasan mengakui Sekretariat gabungan yang meminta DPR melalui Partai Golkar mengusulkan dana aspirasi untuk pembangunan daerah pemilihannya, namun hal itu baru sebatas permintaan dan belum dibahas secara rinci.
“Jadi baru sekadar mengusulkan program, bukan dalam bentuk rupiah dan eksekusi,” kata Syarif Hasan menjawab pertanyaan pers usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR di Jakarta, Selasa (08/06).

Pengurus DPP Partai Demokrat ini mengatakan, kalau cuma mengusulkan program memang merupakan salah satu tugas anggota DPR, yakni mengusulkan dan menyetujui usulan soal program dalam APBN sehingga tidak keluar dari kewenangannya.

Ketua Bidang Politik dan Legislatif Partai Golkar Priyo Budi Santoso mempertanyakan sikap sejumlah partai politik yang turut mengkritik Partai Golkar dalam usulan dana aspirasi bagi anggota DPR sebesar Rp15 miliar per anggota per daerah pemilihan.

Menurut dia, pada rapat pembahasan anggaran di DPR sejumlah fraksi lainnya juga mengusulkan dana aspirasi, kenapa setelah menjadi ramai fraksi-fraksi lain ikut mengkritik Fraksi Partai Golkar seolah-olah hanya Fraksi Partai Golkar yang mengusulkan.

“Kalau fraksi lain tidak ada yang setuju pada usulan dana aspirasi, Partai Golkar tetap `legowo` jika usulan itu dihapuskan,” Priyo.

Persoalannya, kata dia, usulan dana aspirasi bagi anggota DPR itu belum dibahas secara resmi di DPR sehingga belum ada keputusan, tapi wacana yang dilontarkan anggota DPR sudah sangat ramai.

“Ironisnya, komentar yang ramai itu semuanya menuding Partai Golkar sebagai pengusul. Padahal, usulan dana aspirasi itu tidak hanya disampaikan oleh Partai Golkar,” kata Priyo.

Menurut dia, usulan dana aspirasi itu masih akan dibahas melalui panitia kerja (Panja) di DPR baru kemudian dibahas pada rapat paripurna.

Kalau anggota DPR dari fraksi lain menolak usulan dana aspirasi sebesar Rp15 miliar per anggota per daerah pemilihan atau totalnya sekitar Rp8,4 triliun, maka Fraksi Partai Golkar akan mengusulkan dana stimulus pembangunan desa sebesar Rp1 miliar per desa.

Menurut dia, usulan soal dana pembangunan desa sebesar Rp1 miliar per desa akan didorong sampai berhasil.

“Kalau usulan dana pembangunan desa ini ditolak, Golkar akan maju terus,” kata Priyo. (*an/jat).