Pembentukan Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Partai Politik pendukung SBY-Boediono, banyak mendapatkan cibiran publik, karena dikhawatirkan bisa menyuburkan praktek politik di luar mekanisme konstitusi, sekaligus rawan diselewengkan menjadi alat transaksi politik dan uang.

Kecurigaan makin menguat, ketika Presiden SBY sebagai pemimpin tertinggi koalisi Parpol pendukungnya, menunjuk Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical, duduk sebagai ketua harian, yang sebelumnya sempat dipegang Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Radjasa, yang juga menjabat sebagai Menko Perekonomian.

“Agak susah nampaknya SBY kalau secara politik berseberangan dengan Ical sebagai Ketua Umum Golkar. SBY sangat merasakan kelimpungan, ketika menghadapai Pansus Skandal Century di DPR, dimana Partai Demokrat tidak lihai secara politik, walaupun menjadi mayoritas di parlemen,” ujar sumber Indo1 Group.

Namun apa sebenarnya esensi di balik penunjukan Ical. “Kalau melihat perjalanan politik SBY, tentu saja Ical memiliki kontribusi secara financial. Politik tidak bisa dipisahkan dengan uang. Jadi dalam kondisi sengketa politik saat ini, SBY mengkalkulasi, lebih baik mengorbankan Menkeu Sri Mulyani, daripada dihantam terus di parlemen Senayan dan parlemen jalanan,” tambah sumber Indo1 Group.
Sas-susnya, SBY memang sangat mempercayai Ical untuk melakukan operasi politik transaksional, terutama dalam menghadapi DPR. Ketika ada agenda pemerintah yang mendapatkan resistensi dari DPR, Ical dinilai punya kecakapan menanganinya. Apalagi dengan posisi Ical saat ini juga sebagai Ketua Umum Partai Golkar, di samping sebagai pemilik konglomerasi usaha.

Di kalangan elit politik juga disebut-sebut, SBY saat ini sangat membutuhkan kehadiran pihak ke tiga sebagai cukong alias bohir melakukan transaksi untuk mengamankan pemerintahannya, sekaligus meloloskan agenda-agenda pemerintah, di samping adanya bargaining dengan Ical, menyangkut sengketa pajak kelompok usaha Bakrie, yang bisa mencapai angka di atas 10 triliun rupiah, yang katanya juga akan dikonversi dalam bentuk mendapatkan proyek besar.

Nah, katanya di sinilah Ical diposisikan SBY dengan topeng sebagai pengendali di Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Politik penyokong SBY-Boediono. Karena pentolan dari PKB, PAN, Demokrat, PKS dan PPP yang ikut dalam koalisi tidak memiliki kemampuan financial memadai dalam kerangka praktek politik transaksional dan transaksi politik.(*)

Bahasyim Assifie

Mungkin jumlah rekening BA alias Bahasyim Assifie, mantan pejabat di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebesar 64 miliar rupiah saat ini termasuk spektakuler, pasca rekening Gayus sang makelar pajak di Ditjen Pajak sebesar 35 miliar rupiah. Namun, jumlah uang BA diduga jauh lebih besar, kalau digabung dengan uang tersimpan di dalam rekening istri dan anak-anaknya.

Tapi info yang diperoleh Indo1 Group, jumlah uang di rekening BA sebenarnya masih jauh lebih rendah, jika dibandingkan dengan pundi-pundi yang dimiliki salah seorang pejabat teras berbintang dua di Mabes Polri, yang kini diperkirakan mencapai angka 95 miliar rupiah.

“Sang pejabat yang diduga memiliki rekening hampir 100 miliar tersebut, kini tentu masih aktif, bintangnya termasuk moncer dan pernah memiliki kedekatan dengan orang tertinggi di republik ini. Jenderal ini juga dikenal jagoan menembak ketika di taruna kepolisian,” tandas sumber Indo1 Group, sambil menambahkan, “Ketika menjadi Kapolsek di wilayah Sumatera, beliau pernah mendapat predikat terbaik dan pernah menjabat di Selapa Polri.”

Jenderal bintang dua yang termasuk melejit karirnya ini, katanya berasal dari angkatan 80-an bergelar SH dan juga master, tetapi dia termasuk disayang pejabat di republik ini dan memiliki kedekatan dengan para pengusaha, sehingga diduga ikut bermain dalam mengurus beberapa kasus.

Hingga saat ini, memang belum dilansir secara resmi, siapa sebenarnya jenderal polisi berbintang dua pemilik rekening spektakuler ini. Dan kalau benar, darimana sumber dana tersebut yang kini tersimpan di bank nasional itu. “Inisialnya kalau mau tebak-tebakan, kira-kira kisaran di atas A di bawah H berarti bisa BG. Tapi kita tunggu aja, bagaimana Polisi menyikapi isu yang sudah berkembang ini.(*)

Walau status hukum Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam Skandal Century (CenturyGate) yang merugikan negara sebesar 6,7 triliun rupiah belum jelas, apakah sebagai saksi atau tersangka, tapi paling tidak pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang direncanakan Kamis (29/04), merupakan sedikit kemajuan dari proses hukum sebagaimana direkomendasikan Pansus DPR tentang Skandal Century.

Di sisi lain, tekanan massa terhadap Sri Mulyani yang akrab dipanggil Mbak Ani, belakangan juga berkurang. “Kita tahulah, siapa selama ini di belakang demo-demo meminta mundur Menteri Keuangan Sri Mulyani, karena ada kepentingan bisnis yang terganggu dari kebijakan-kebijakan Menkeu,” tutur sumber Indo1 Group, sambil menambahkan, “Mengapa kali ini Presiden SBY tidak mau membela atau merespons, ketika KPK resmi memanggil Sri Mulyani.”

Katanya, Presiden SBY memberikan lampu hijau terhadap kemauan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie alias Ical, agar Sri Mulyani tidak lagi menjabat posisi Menkeu. Namun di sisi lain, SBY meminta imbal balik, supaya Fraksi Golkar di DPR tidak terlalu ngotot untuk melanjutkan proses politik Skandal Century.

Selain itu, sas-sus yang beredar menyebutkan, SBY meminta Ical untuk melunasi seluruh hutang pajak dan royalti yang bisa mencapai angka di atas 11 triliun rupiah. “Sepertinya, Ical setuju dengan skema trade-off (tindakan saling tukar kebutuhan-red) seperti itu. Tapi, masih ada tapinya, soal kemungkinan Grup Usaha Bakrie juga akan mendapatkan konsesi proyek besar,” ujar sumber Indo1 Group.

Artinya, jika skema ini benar-benar terjadi, maka Menkeu Sri Mulyani sebagai mantan Ketua KSSK (Komite Stabilitas Sektor Keuangan) yang diduga terlibat dalam CenturyGate, akan dilepas sebagai imbal balik kepentingan politik yang lebih besar.(*)

Susno Duadji

Kontroversi masih menyelimuti sosok mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol.Susno Duadji. Setelah melakukan manuver yang tidak berkenan di hati para petinggi dan pimpinan tertinggi di Mabes Polri, mulai dari kisruh Cicak vs Buaya, kesaksian di Sidang Antasari, Kasus Markus, hingga penangkapan di Bandara Soekarno Hatta, kini Susno harus menghadapi pemeriksaan dengan status saksi atas kasus dugaan makelar kasus alias Markus.

Susno Duadji tentu bukan sosok seorang polisi kelas teri. Dia tentu termasuk kakap dalam urusan sidik-menyidik. Ini tentu didasarkan pada posisinya ketika menjabat sebagai Kepala Badan Resesre Kriminal Polri alias Kabareskrim. Artinya, Susno pernah menjadi orang terkuat alias Mbahnya, dalam urusan reserse kriminal.

“Lalu kini Susno harus duduk di kursi saksi, diperiksa oleh anak buahnya ketika menjabat Kabareskrim, para perwira menengah yang selama ini tunduk, hormat dan siap gerak ketika berhadapan dengan Susno. Situasi ini tidaklah mudah, baik bagi Susno maupun para penyidik Polri yang bertugas memeriksa Susno,” tutur seorang sumber Indo1 Group.

Katanya, dalam periode kontroversi Susno, pertemuan empat mata antara Kapolri Bambang Hendarso Danuri dengan Susno Duadji pernah berlangsung dengan situasi yang sangat emosional, hingga dikabarkan Susno sempat meneteskan air mata. Walau ketika itu tidak ada kesepakatan atau penyelesaian legal dalam konflik Susno versus Mabes Polri. Tapi ada kesan akan melakukan cooling down hingga ada bentuk penyelesaian terlokalisir.

“Cuma masalahnya, Susno kembali teriak di mana-mana. Kapolri pun makin kesal melihat kelakuan Susno. Memang situasinya jadi runyam, ada kesan saling balas dendam, saling membuka borok sesama perwira tinggi. Apalagi kalau mau jujur, tidak ada malaikat di Polri. Susno pun tidak bersih seratus persen, sebagaimana pengakuan dia sendiri.

Sas-susnya, Susno pun memegang kartu truf Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri alias BHD, apalagi mengingat Susno pernah menjadi wakil ketua PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan-red). Sementara kekuatan isntitusi Mabes Polri terus melakukan penekanan dalam berbagai bentuk, mulai dari permintaan agar mengundurkan diri dari kepolisian, hingga ancaman penahanan terhadap Susno.

Kabarnya, Susno memang menghadapi dilema. Kini dia di persimpangan jalan, antara memegang teguh sikap yang sudah kadung terpatri di publik, atau dia harus menyerah atau pasrah dengan gendang yang dimainkan Mabes Polri dan kekuatan politik lainnya, hingga dia tergeletak pada titik tidak berkutik.(*)

Gayus Tambunan

Gayus Tambunan, hanyalah salah satu dari sekian ribu pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen), Departemen Keuangan (Depkeu), yang biasa melakukan utak-atik hitung-hitungan pajak terhadap wajib pajak perorangan, maupun perusahaan. Namun ditengarai, Gayus yang memiliki rekening hingga 28 miliar rupiah, memiliki jaringan mafia pajak dengan pejabat-pejabat di Ditjen Pajak.

“Secara sederhana, praktek yang dilakukan Gayus Tambunan tidak berlangsung begitu saja, tetapi ada perencanaan yang sistematis di kalangan pejabat Ditjen Pajak, termasuk memilih perusahaan-perusahaan besar kelas kakap, yang bisa dijadikan sebagai target melakukukan praktek pat-gulipat penyelesaian pajak,” tandas sumber Indo1 Group.

Dugaannya, tentu sangat mustahil seorang Gayus Tambunan dengan pangkat Golongan III/A, memiliki nyali melakukan deal dengan wajib pajak yang memiliki kapitalisasi pajak hingga triliunan rupiah, tanpa ada semacam restu dari atasannya atau pejabat di Ditjen Pajak. Apalagi Gayus melakukannya dalam waktu yang cukup lama.

Tjiptardjo

Sumber Indo1 Group lain, yang pernah berhubungan dengan Gayus menyebutkan, perilaku Gayus dalam menangani pajak, tergolong ganas. “Di masa Mochamad Tjiptardjo masih menjabat Direktur Intelijen dan Penyelidikan Ditjen Pajak, para wajib pajak yang mengalami dispute hitung-hitungan pajak dengan penyidik pajak, pasti menjadi bagian dari pengawasan Tjiptardjo. Dan di masa itu, Gayus sudah berkeliaran. Ini artinya apa?”

Sas-susnya, Gayus hanyalah salah satu operator lapangan dari para pejabat di Ditjen Pajak, yang melakukan praktek mafia pajak, sekaligus berfungsi sebagai penampung uang jago, yang akan dibagi-bagi pada periode-periode tertentu. Katanya, kalau dari hitung-hitungan pajak dan skala perusahaan yang ditangani, maka duit 28 miliar rupiah termasuk kecil. Artinya, mungkin saja Gayus masih menyembunyikan duit besar di tempat lain, seperti diisukan masih ada simpanan 175 miliar rupiah di bank asing.

Lagi-lagi, menurut informasi yang beredar di kalangan perusahaan besar yang berhubungan dengan Ditjen Pajak, sangat mustahil kalau Gayus tidak memiliki hubungan dengan Dirjen Pajak Tjiptardjo, paling tidak secara hierarki kepegawaian. Lalu, apakah misalnya Gayus bisa memutuskan settlement pajak bernilai miliaran atau triliunan rupiah, tanpa ada persetujuan atau keputusan Dirjen Pajak?.(*)

Susno Duadji

Perang jenderal di jajaran Mabes Polri semakin memanas, sebagai buntut teriakan mantan Kabareskrim Susno Duadji terhadap praktek makelar kasus alias markus di jajaran kepolisian. Kasus yang dialami Gayus HP Tambunan, salah seorang pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, hanyalah satu dari sekian kasus yang belum terungkap.

Seolah tidak ada jalan tengah untuk menetralisir konflik di jajaran jenderal di Polri. Brigjen Edmon Ilyas dan Brigjen Raja Erizman, disebut-sebut menjadi korban pertama dari terungkapnya praktek markus di Mabes Polri. “Tapi jangan dianggap Susno tidak punya kasus dengan praktek markus,” tandas sumber Indo1 Group.

Menurut sumber tersebut, Mabes Polri sudah mengunci Susno dengan kasus suap sebesar 9 miliar rupiah yang diterimanya dari seorang pengacara, untuk menyelesaikan satu kasus besar di Bandung, Jawa Barat, ketika Susno menjabat Kapolda Jawa Barat.

“Skenarionya, Mabes Polri akan terus membiarkan Susno membuka beberapa kasus markus yang melibatkan para perwira, termasuk jenderal di jajaran kepolisian. Lalu, setelah itu Mabes Polri akan menangkap Susno, atas kasus suap 9 miliar rupiah tersebut,” tambas sumber Indo1 Group.

Katanya, seorang saksi dari kalangan pengacara di Jawa Barat yang memberikan uang tersebut ke Susno Duadji, sudah dipegang Mabes Polri dan kini sudah mendapat perlindungan saksi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Sebaliknya, Susno sendiri disebut-sebut juga memiliki bukti aliran dana ke rekening beberapa jenderal di Mabes Polri, ketika Susno sempat menjabat Wakil Ketua PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Bahkan Susno sempat menyodorkan data berbentuk CD tersebut ke penyidik Mabes Polri, ketika dipanggil Div.Propam beberapa waktu lalu.

Sas-susnya, tidak ada lagi kompromi terhadap Susno Duadji. Sebaliknya, Susno pun sudah nekad untuk membongkar praktek markus pada jenderal di jajaran kepolisian termasuk kalau itu sampai praktek markus, pernah melibatkan Kapolri Bambang Hendarso Danuri.(*)

Pol. Susno Duadji

Suara nyaring Mantan Kabareskrim Komjen Pol. Susno Duadji yang menuduh Brigjen Pol. Raja Erizman dan Edmon Ilyas dan beberapa perwira menengah di Mabes Polri terlibat praktek makelar kasus (markus) dalam kasus pencucian uang 25 miliar rupiah oleh pegawai Ditjen Pajak Gayus Tambunan, terus membuat merah kuping pejabat teras Polri.

Susno pun bagaikan dikeroyok rame-rame, bahkan juga sudah diperiksa Propam di Mabes Polri, Senin (22/03) kemarin. Nyali Susno memang tidak ciut, walau sebelumnya ada kekhawatiran dirinya akan ditahan di Mabes Polri, karena sudah dianggap menista dan menghina institusi Polri, dimana Susno masih menjadi perwira tinggi Mabes Polri.

“Apa yang diteriakkan Susno, merupakan realitas dalam praktek percaloan di kepolisian. Sudah menjadi rahasia umum, jual beli kasus dengan imbalan uang, sangat jamak di tubuh Polri. Anggota Polri dari tingkat paling rendah hingga bintang empat, patut diduga kuat pernah melakukan praktek makelar kasus,” tandas sumber Indo1 Group.

Keberanian Susno yang mau menelanjangi beberapa pejabat teras di Mabes Polri atas praktek markus, katanya telah membuat Kapolri Bambang Hendarso Danuri (BHD) khawatir makin meruncingnya konflik para jenderal di Polri, yang juga bisa memanfaatkan kasus markus untuk saling menjatuhkan, menjelang pergantian Kapolri beberapa bulan mendatang.

“Memang kasus Susno ini bisa makin liar, kalau tidak ada penanganan yang komprehensif dari Kapolri, atau sekalian Presiden SBY menggunakan momentum ini untuk membersihkan Polri dan praktek markus yang sudah menjadi rahasia umum,” papar sumber Indo1 Group.

Sas-susnya, Kapolri BHD juga terus bergerilya menyambangi para senior Polri yang sudah pensiun untuk diajak ikut berembuk mencari solusi tengah terhadap Susno dan tudingannya ke beberapa jenderal. Bahkan katanya, ada seorang jenderal purnawirawan Polri melakukan pendekatan ke Susno, agar mantan Kabareskrim itu bisa menahan emosi dan tidak menambah panas situasi di tubuh Polri.(*)

Obama

Presiden Amerika Serikat Barack Obama selama 22-24 Maret mendatang, kalau tak ada lagi aral melintang, akan hadir di Jakarta, dan beberapa kota lainnya, sebagai kunjungan pertama setelah mantan siswa sebuah SD di kawasan Menteng, Jakarta Pusat ini menjadi presiden AS.

Rencana kunjungan pimpinan negara adikuasa ini, tak hanya menimbulkan pro dan kontra. Tak hanya di dalam negeri, tapi juga di AS sendiri. Apalagi misi muhibah tersebut tidak begitu jelas, sehingga menimbulkan syak wasangka.

Hal ini lantaran kebiasaan AS yang bermuka dua dalam kebijakan luar negerinya, bermanis-manis di luar tapi punya misi tersembunyi untuk keuntungan sendiri.

Dalam kunjungan Obama ini, sumber Indo1 Group menyebutkan, misi perusahaan tambang emas Freeport yang beroperasi di tanah Papua, berada di balik presiden pertama AS dari ras kulit berwarna tersebut. Hal ini setelah berbagai pihak di Indonesia, mulai menguatak-atik kembali eksistensi Freeport.

Apalagi pemerintah Indonesia melalui Menteri Pertambangan dan Energi semasa Purnomo Yusgiantoro sudah pernah mengajukan peninjauan soal royalti yang selama ini hanya 1 persen menjadi 3,5 persen. “Kontrak karya Freeport sangat merugikan Indonesia,” ujar sumber tersebut.

Memang bukan rahasia lagi, kalau kontrak karya seri pertama Freeport yang diturunkan dari UU Pertambangan Nomor 11 Tahun 1967, sangat merugikan bangsa Indonesia. Menurut sumber informasi Indo1 Group, UU ini didiktekan sendiri oleh Rockefeller kepada tim ekonomi pemerintah Indonesia, dalam suatu pertemuan di Swiss untuk memuluskan masuknya Freeport ke Indonesia kala itu.

Kontrak karya pertama Freeport sendiri ditandatangani pada 1967 untuk masa 30 tahun, dan berakhir tahun 1997. Namun tahun 1991, Freeport sudah menyodorkan perpajangan kontrak kedua untuk masa 30 tahun berikutnya, dengan dua kali perpanjangan 10 tahun. Kontrak 30 tahun kedua akan habis masa berlakunya pada 2021, yakni sekitar 11 tahun dari sekarang.

Sas-sus yang berkembang, Freeport merasa belum tenang, lantararan dua kali perpanjangan 10 tahun, alias 20 tahun belum tentu bisa direalisasikan akibat dinamika politik dalam negeri Indonesia yang sulit ditebak.

Sumber Indo1 Group menyebutkan, Freeport ingin memastikan perpanjangan dua kali 10 tahun tersebut dapat direalisasikan dengan tekanan dari pemerintah AS melalui kunjungan Obama. Sehingga operasional Freeport bisa langgeng hingga tahun 2041, ketika kandungan emas maupun tembaga dan nikel di wilayah Papua, sebagaimana hasil penelitian Freeport sendiri, seperti pernaha ditegaskan Presdir PT Freeport Indonesia FI Armando Mahrel, sudah habis. (*)

Kuntoro Mangkusubroto

Kuntoro Mangkusubroto akan memimpin Badan Reducing Emision Form Deforestation and Degradation (REDD) Plus dan Lembaga Independen yang memonitor, melaporkan, dan memverifikasi pengelolaan hutan (MRV).

Kedua institusi ini sudah pasti akan dibentuk menyusul Letter of Intent (LoI) tentang Kerja Sama Mereduksi Efek Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan yang ditandatangani Indonesia dan Norwegia pekan lalu.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di hadapan pengusaha HTI dan HPH saat sosialisasi LoI RI-Norwegia, Jumat (4/6) mengatakan, kedua negara sepakat agar kedua institusi ini dipimpin oleh yang memiliki reputasi, pengalaman, track record , dan bisa dipercaya oleh dunia internasional.

“Untuk itu, kita usulkan Pak Kuntoro yang mimpin dua-duanya,” katanya.

Kuntoro dipilih karena dianggap berhasil memimpin Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh Nias pasca tsunami tahun 2005. Kuntoro juga dianggap berhasil mengelola dana internasional sebesar 8 miliar dolar AS, hampir tanpa masalah.

“Ini soal kepercayaan. Kalau Menteri Kehutanan yang pimpin, orang belum percaya. Saya masih baru jadi menteri,” katanya.

Sosok Kuntoro juga diakui bisa diterima Norwegia karena track record-nya selama ini. “Nama Pak Kuntoro ini disebut oleh Presiden,” katanya.

Pembentukan lembaga khusus untuk mengoordinasikan pengembangan dan implementasi REDD Plus memiliki program aksi untuk menyiapkan keputusan presiden yang menjadi dasar LoI ini di Indonesia.

Selain itu, Badan REDD ini bertugas untuk menyeleksi pilot project REDD Plus di provinsi yang paling berkontribusi nyata terhadap penurunan emisi secara nasional.

Badan REDD Plus ini, lanjut dia, juga akan menjadi semacam trust fund yang mengelola dana yang diperoleh dari perdagangan karbon dengan Norwegia. “Target waktu pembentukannya bulan Agustus 2010,” kata Zulkifli.

Sementara untuk lembaga independen MRV, berdasarkan LoI, ditargetkan akan berdiri Oktober 2010. Lembaga ini yang nantinya akan menghitung berapa yang harus dibayarkan Norwegia atas peningkatan stok karbon yang mampu dicapai Indonesia. Dana yang disiapkan oleh Norwegia sebesar 1 miliar dolar AS.

Kini, Kuntoro merupakan Ketua Unit Kerja Presiden Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, serta menjadi Ketua Satgas Anti Mafia Hukum. (*an/bo)

Darmin Nasution

Presiden mengajukan calon tunggal Darmin Nasution sebagai Gubernur Bank Indonesia ke DPR melalui Surat Presiden per tanggal 31 Mei 2010. Saat ini Darmin berperan sebagai PJS Gubernur BI.

Wakil Ketua DPR Priyo Budisantoso mengatakan, Priyo surat Presiden SBY ke DPR soal calon tunggal Darmin Nasution sudah sampai ke meja pimpinan DPR sekitar pukul 17.20, kemarin.

Priyo menyebutkan, Presiden mengajukan calon satu berkas merujuk UU No. 3 Tahun 2004 tentang BI pasal 41, dan Darmin Nasution sebagai calon tunggal Gubernur BI untuk mendapat persetujuan DPR sesuai mekanisme UU yang berlaku.

dia menyebutkan, surat itu akan segera diumumkan di Paripurna untuk diproses di Badan Musyawarah untuk di-fit and proper test di Komisi XI. Nantinya, posisi dewan menyetujui atau menolak calon itu.

Sesuai UU tentang BI, Presiden dalam setiap pencalonan gubernur BI, maksimal bisa mengajukan tiga nama. Sedangkan untuk posisi deputi gubernur senior dan deputi gubernur, bisa mengirimkan minimal tiga calon dan maksimal enam nama, dengan memperhatikan aspirasi rakyat.

Selanjutnya DPR menyetujui atau menolak selambat-lambatnya satu bulan setelah surat diterima.

Secara pribadi, Priyo menilai, Darmin cukup cakap untuk menjalankan tugas sebagai Gubernur BI. Namun yang akan menentukan adalah dewan.

Dia juga menolak rumor bahwa ada pembicaraan antara Presiden SBY dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menjelang penyerahan satu nama ke DPR itu. (*mo/bo)

Ade Komaruddin

Pendiri Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI), Prof Suhardiman, menetapkan Ade Komaruddin sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SOKSI untuk masa bakti 2010-2015.

“Kemarin saya sudah tanda tangani SK (Surat Keputusan) yang menetapkan Ade Komaruddin sebagai Ketum Depinas SOKSI hasil Munas IX untuk masa bakti 2010-2015,” kata pendiri SOKSI Suhardiman pada keterangan pers bersama ketum terpilih Ade Komaruddin dan ketua sidang Munas IX Lawrence Siburian di Jakarta, Selasa.

Sebelumnya, pada Munas IX SOKSI di Cisarua, Bogor Minggu (23/5), pendiri Prof Suhardiman, menggunakan haknya sesuai keputusan Rapat Pimpinan SOKSI tahun 2006 bahwa dalam keadaan memaksa dan mendesak, pendiri bisa mengambil alih SOKSI.

Suhardiman menyatakan mengambil alih SOKSI dan akan segera membentuk pengurus dengan didampingi beberapa Depidar (dewan pimpinan daerah) dan lembaga konsentrasi dalam waktu tiga bulan.

Keputusan menetapkan Ade Komaruddin sebagai Ketum Depinas SOKSI dituangkan dalam SK Pendiri selaku pengambil alih wewenang Munas IX. 2010, Nomor: kep 03/Depinas-Soksi/ ist/VI/2010 tertanggal 31 Mei 2010.

Pada saat yang sama pendiri juga menanda tangani SK Pendiri selaku pengambil alih wewenang Munas IX. 2010, Nomor 01/Depinas-Soksi/ ist/VI/2010 tentang AD-ART SOKSI dan Nomor 02/Depinas-Soksi/ ist/VI/2010 tentang Dewan Pembina SOKSI yakni Ketua Aburizal Bakrie, Wakil Ketua Rusli Zainal dan Sekretaris Bobby Suhardiman.

“Untuk susunan kepengurusan lengkap nanti saya umumkan 6 Juni 2010 setelah saya susun bersama-sama depidar dan ketua umum, dan pelantikan tanggal 20 Juni 2010 oleh Ketum DPP Partai Golkar,” kata Suhardiman.

Suhardiman menegaskan bahwa susunan lengkap pengurus akan berjumlah 100 orang dan akan merangkul semua pihak yang ada termasuk dari kubu Rusli Zainal.

Ketika ditanyakan bagaimana jika ada penolakan dari kubu yang tidak puas dengan keputusan pendiri tersebut Suhardiman mempersilakan jika ada saja yang kurang sependapat atau tak setuju. “Itu saya anggap sebagai anak-anak nakal saja,” kata Suhardiman.

Namun Suhardiman berjanji akan merangkul semua pihak jika masih mau dirangkul. Apabila masih saja tetap membangkang dan tak mau dirangkul maka akan dilakukan tindakan tegas sesuai aturan organisasi. (*an/bo)

Marwan Effendy - Version Cartoon

Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Marwan Effendy, mulai Kamis (27/05) resmi jabatannya digeser menjadi Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

Sedangkan posisi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, diisi oleh M Amari yang sebelumnya menjabat Jaksa Agung Muda Intelijen.

Acara pelantikan itu dipimpin langsung oleh Jaksa Agung, Hendarman Supandji, di Jakarta, Kamis.

Selain itu, posisi Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum diisi oleh Hamzah Tadja yang sebelumnya menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

Kamal Sofyan Nasution yang sebelumnya menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menjadi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara.

Edwin Pamimpin Situmorang yang sebelumnya menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara digeser ke Jaksa Agung Muda Intelijen.

Sedangkan posisi Jaksa Agung Muda Pembinaan tetap dipegang oleh Iskamto.(*mar/an/jat)

Anas Urbaningrum - Version Cartoon

Perhitungan perolehan kandidat ketua umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terus melewati suara dukungan bagi Marzuki Alie, dan memastikan kemenangan Anas sebagai ketua umum dengan 280 suara, sedangkan Marzuki Alie hanya memperoleh 248 suara dari 531 suara. Sebanyak 3 surat suara dinyatakan rusak.

Proses perhitungan suara menjelang detik-detik terakhir, sempat dihentikan akibat ulah para peserta kongres yang terus beridiri dan bersorak-sorak memberikan dukungan kepada jagoannya.

Dengan peroleh suara tersebut, Anas Urbaningrum sebanyak 280 suara, memastikan mantan ketua umum PBHMI ini menjadi ketua umum Partai Demokrat periode 2010-2015. (*bo)

Anas Urbaningrum

Pengamat politik Universitas Paramadina Jakarta, Yudi Latief, mengatakan Anas Urbaningrum akan terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat mendatang jika kongres-II partai itu di Bandung, 21-23 Mei, berlangsung objektif.

“Kalau mau jujur Anas-lah yang paling tepat jadi ketua umum Partai Demokrat mendatang. Sebab, dari tiga kandidat yang mencuat saat ini, hanya Anas yang memiliki jaringan sosial paling kuat,” ungkap Yudi Latief kepada Indo1 Group di Jakarta, Kamis (20/5).

Menurut Yudi Latief, jaringan anas di lapis akar rumput (grassroot) jauh lebih baik dibandingkan dua kandidat lain; Andi Mallarangeng dan Marzuki Alie.

“Kecakapan berpolitik Anas juga cukup teruji. Selain lahir dari organisasi kader, tahapan-tahapan jabatan politik yang diembannya selama ini cukup untuk menjamin dia menjadi top leader Demokrat” gambar Yudi.

Namun, Yudi menyangsikan Anas jadi ketua umum jika kongres direcoki dengan kepentingan-kepentingan subyektif. “Tidak tertutup kemungkinan jika persaingan antara tiga kandidat ini semakin alot, SBY akan memunculkan calon ketua umum alternatif,” ungkapnya. (*ham)

Anas Urbaningrum

Anas Urbaningrum mengklaim sudah berdiri paling depan di kotak penalti untuk selanjutnya mencetak gol kemenangan pemilihan Ketua Umum DPP Partai Demokrat pada Kongres II Partai Demokrat di Bandung, 21-23 Mei 2010.

“Dukungan makin kuat dan semakin riil, ibarat bermain sepak bola saya sudah berada di kotak penalti dan tinggal mencetak gol kemenangan,” kata Anas Urbaningrum di sela-sela peluncuran bukunya “Revolusi Sunyi” di Bandung, Rabu.

Namun demikian, ia enggan merinci berapa suara DPD Partai Demokrat yang sudah sepakat mendukungnya pada kongres yang akan digelar di kawasan Kota Baru Barahyangan di Padalarang Kabupaten Bandung Barat itu.

Anas menyebutkan dengan dukungan yang makin mengkristal dan makin kokoh, ia optimis siap bisa mengatasi calon ketua umum yang lainnya yakni Andi Mallarangeng dan Marzuki Ali. “Saya tidak akan mengklaim jumlah DPD, namun yang jelas mereka akan melakukannya untuk saya di kongres nanti,” katanya.

Terkait kemungkinan munculnya mekanisme pemilihan pucuk pimpinan Partai Demokrat dilakukan secara aklamasi karena dianggap hanya ada satu calon yang memenuhi kriteria, menurut Anas, tidak menjadi soal dan dirinya siap mengikuti pemilihan apapun sesuai dengan keputusan kongres.

“Mau melalui voting suara maupun aklamasi tidak menjadi soal sama saja, apalagi aklamasi menunjuk Anas jadi Ketua Umum-nya, nggak masalah,” kata pria kelahiran Blitar 15 Juli 1969 itu. (*an/ham)

Anas Urbaningrum

Kandidat Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, mengatakan, dirinya tidak khawatir terhadap posisi Ketua Panitia Pengarah Kongres II Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono yang menjadi tim pemenangan Andi Mallarangeng.

“Kami cenderung untuk berprasangka baik dengan seluruh perangkat kongres, apakah itu panitia pengarah, panitia pelaksanan, maupun yang lainnya,” kata Anas usai menyampaikan pidato kebudayaan bertajuk “Membangun Budaya Demokrasi” di Jakarta, Minggu.

Dikatakan Anas, semua pihak bekerja berdasarkan sistem, mekanisme, dan niat baik untuk membangun Partai Demokrat.

Meskipun posisi ketua dewan pengarah dinilai sejumlah pihak memiliki peran strategis dalam menentukan calon, tapi Anas tidak merasa khawatir dan tetap berprasangka positif.

Ketua Tim Pemenangan Anas Urbaningrum, Ahmad Mubarok, meyakini, Edhie Baskoro Yudhoyono akan bersikap adil dalam pelaksanaan Kongres II Partai Demokrat di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, 21-23 Mei mendatang.

“Meskipun Ibas (panggilan Edhie Baskoro Yudhoyono, red) secara tegas menyatakan dukungannya kepada Andi Mallarangeng, saya yakin dia akan bersikap netral dalam proses pemilihan ketua,” katanya.

Menurut dia, Sekretaris Panitia Pengarah, Nazaruddin, yang mendampingi Ibas, mendukung Anas Urbaningrum sehingga akan mengimbangi sikap Ibas.(*a/z)

Marciano Norman

Mayor Jenderal Marciano Norman ditetapkan sebagai Panglima Kodam Jaya baru, menggantikan Mayjen TNI Darpito Pudyastungkoro yang ditetapkan sebagai Staf Ahli Kepala Staf Angkatan Darat.

Pengangkatan Marciano sebagai Panglima Kodam Jaya itu merupakan bagian dari mutasi 114 perwira tinggi TNI sesuai Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/ 291/ V / 2010 tanggal 10 Mei 2010, demikian siaran pers Mabes TNI yang diterima di Jakarta, Kamis.

Ayah Brigjen Marciano adalah almarhum Mayjen TNI Norman Sasono yang pernah menjadi Pangdam Jaya dan menduduki berbagai jabatan strategi di lingkungan TNI-AD .

Marciano merupakan lulusan Akademi Militer (Akmil) 1978, dan mengawali karirnya sebagai komandan Peleton Yonkav 7 Kodam Jaya, Komandan Kompi Serbu 73 Yonkav 7 Kodam, Kasi Ops Yonkav 7 Kodam Jaya dan terus menanjak hingga menjadi Komandan Kavaleri Batalyon 7 Kodam Jaya.

Pria kelahiran Banjarmasin itu kemudian dipercaya sebagai Komandan Kodim 1633/Nainaro, Wakil Assisten Operasi Kaskargatap I/Jakarta, Waasops Kasdam Jaya, Asops Kasgartap I/Jakarta, Asops Kasdam Jaya, Danrem 121/ABW Kodam Tanjungpura dan terakhir menjabat sebagai Direktur Analisa Lingkungan Strategis Ditjen Strategi Pertahanan Departemen Pertahanan. (*an/ham)

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengharapkan datangnya tahun 2010 bisa membawa berkah bagi seluruh rakyat Indonesia untuk menuju kehidupan yang lebih baik.

“Semoga tahun baru ini membawa berkah bagi kita semua warga Indonesia, semoga rejekinya ditingkatkan oleh Allah SWT kepada kita semua. Yang sekolah berhasil dengan baik, yang bekerja berhasil dengan baik. Pendek kata, semoga tahun baru ini membawa semangat baru, tekad baru, agar kehidupan bangsa ke depan makin baik,” kata Presiden saat berdialog dengan masyarakat di Kebun Binatang Ragunan Jakarta, Jumat.

Presiden mengunjungi Kebun Binatang itu bersama Ibu Ani Yudhoyono untuk melihat langsung situasi tempat hiburan yang selalu dipenuhi ribuan masyarakat yang menghabiskan hari libur datangnya tahun baru.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga memohon dukungan dari masyarakat luas dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Saya memohon dukungan dari masyarakat luas. Pemerintah terus bekerja meningkatkan kesejahteraan rakyat, keamanan, agar ekonomi tumbuh dan akhirnya masyakat mendapat kesempatan seluas-luasnya,” tutur Presiden.

Presiden juga menyampaikan harapan agar Tahun Baru 2010 membawa kebaikan bagi kehidupan bangsa dan berharap agar Tahun Baru 2010 membawa semangat dan tekad baru agar kehidupan bangsa di masa depan semakin membaik di segala bidang.

Kunjungan Presiden ke Kebun Binatang Ragunan untuk meninjau pelaksanaan pengamanan perayaan Tahun Baru 2010. Ketika berkunjung ke Ragunan, taman margasatwa itu padat dikunjungi oleh ribuan pengunjung yang berpelesir menghabiskan liburan.

Sebelum ke Ragunan, Presiden yang didampingi Ani Yudhoyono melakukan inspeksi mendadak ke Mabes Polri guna mengevaluasi pelaksanaan operasi lilin 2009.

Setelah mengunjungi kebun binatang, Presiden berencana melayat Frans Seda yang meninggal dunia pada 31 Desember 2009. (*/bo)

Asnawi

Meski reformasi sudah bergulir belasan tahun, namun penuntasan reformasi birokrasi diperkirakan baru selesai 15 tahun ke depan.

Menurut Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Asmawi Rewansyah, Australia saja baru selesai melakukan reformasi birokrasi setelah 30 tahun. “Kita paling tidak 15 tahun, mulai 2010 hingga 2025,” ujar Asmawi, kemarin di Jakarta.

Reformasi birokrasi, ujarnya, harus dilakukan secara bertahap. Lantaran itu, perlu grand design (disain besar) reformasi birokrasi, sehingga jika pemerintahan berganti, maka pemerintah baru tidak perlu mengulang lagi dari awal.

Soal target reformasi birokrasi 2011, Asmawi mengatakan, paling tidak sudah ada langkah-langkah yang dilakukan hingga waktu itu.

Namun Asmawi mengatakan, untuk menciptakan reformasi birokrasi maka tiga undang-undang lagi yang perlu segara diselesaikan, yakni UU Kepegawaian Negara, UU Administrasi Pemerintahan dan UU Kode Etik Penyelenggara Negara.

“Draf dan naskah akademik ketiga RUU tersebut sudah dibuat,” ujarnya.

Mengenai pesimisme terhadap Komite Reformasi Nasional, Asmawi mengingatkan lembaga itu baru dibentuk pada 12 Mei 2010 sehingga baru mulai bekerja. (*an/bo)

PAN Tolak Dana Aspirasi

Teguh Juwarno

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional, Teguh Juwarno mengatakan, PAN menolak usulan dana aspirasi Rp15 miliar per tahun yang digagas Partaim Golkar, dengan alasan membebani rakyat dan berpotensi memecah belah NKRI.

“Usulan ini mengancam NKRI, karena ketidakadilan pembagian dana aspirasi itu. Anda bayangkan dari perhitungan sementara kalau usulan ini diterima maka daerah Pulau Jawa mendapathampir 60 persen dana itu. Lalu di luar pulau itu seperti di Indonesia timur pasti protes dong,” kata Teguh.

Untuk itu Teguh menghimbau agar DPR mengusulkan kebijakan-kebijakan yang berguna dan bermanfaat bagi rakyat bukan menimbulkan masalah. (*edy/jat)

Demokrat Tolak Dana Aspirasi DPR

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menegaskan partainya menolak usulan adanya dana aspirasi sebesar Rp 15 miliar per anggota dewan untuk per daerah pemilihan yang diajukan sejumlah fraksi di DPR RI.

“Kami tidak setuju kalau anggota DPR yang mengelola dana APBN untuk dapilnya,” kata Anas di Jakarta, Senin.

Menurut Anas, pihaknya memang menyetujui jika anggota DPR mengusulkan dan memperjuangkan program untuk pembangunan di daerah pemilihan masing-masing.

“Namun, pelaksanaan program tetap dijalankan oleh pemerintah berdasarkan aturan yang berlaku. Itu domain eksekutif. Satu rupiah pun dana APBN harus digunakan sesuai aturan main yang berlaku untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” katanya.

Sejumlah fraksi di DPR RI dalam rapat di Badan Anggaran DPR RI mengusulkan adanya dana aspirasi Rp 15 miliar per anggota dewan atau total Rp 8,4 triliun untuk dianggarkan dalam APBN 2011.

Ketua Badan Anggaran DPR RI Harry Azhar Azis mengatakan, dana aspirasi itu digunakan untuk lebih mengintensifkan pembangunan daerah dan menunjukkan kinerja anggota DPR dalam memenuhi kebutuhan penduduk di daerah pemilihan masing-masing.(*a/z)

Setgab Biang Kerok Dana Aspirasi

Syarif Hasan

Sekretaris Gabungan Partai Pendukung Koalisi Syarif Hasan mengakui Sekretariat gabungan yang meminta DPR melalui Partai Golkar mengusulkan dana aspirasi untuk pembangunan daerah pemilihannya, namun hal itu baru sebatas permintaan dan belum dibahas secara rinci.
“Jadi baru sekadar mengusulkan program, bukan dalam bentuk rupiah dan eksekusi,” kata Syarif Hasan menjawab pertanyaan pers usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR, di Gedung DPR di Jakarta, Selasa (08/06).

Pengurus DPP Partai Demokrat ini mengatakan, kalau cuma mengusulkan program memang merupakan salah satu tugas anggota DPR, yakni mengusulkan dan menyetujui usulan soal program dalam APBN sehingga tidak keluar dari kewenangannya.

Ketua Bidang Politik dan Legislatif Partai Golkar Priyo Budi Santoso mempertanyakan sikap sejumlah partai politik yang turut mengkritik Partai Golkar dalam usulan dana aspirasi bagi anggota DPR sebesar Rp15 miliar per anggota per daerah pemilihan.

Menurut dia, pada rapat pembahasan anggaran di DPR sejumlah fraksi lainnya juga mengusulkan dana aspirasi, kenapa setelah menjadi ramai fraksi-fraksi lain ikut mengkritik Fraksi Partai Golkar seolah-olah hanya Fraksi Partai Golkar yang mengusulkan.

“Kalau fraksi lain tidak ada yang setuju pada usulan dana aspirasi, Partai Golkar tetap `legowo` jika usulan itu dihapuskan,” Priyo.

Persoalannya, kata dia, usulan dana aspirasi bagi anggota DPR itu belum dibahas secara resmi di DPR sehingga belum ada keputusan, tapi wacana yang dilontarkan anggota DPR sudah sangat ramai.

“Ironisnya, komentar yang ramai itu semuanya menuding Partai Golkar sebagai pengusul. Padahal, usulan dana aspirasi itu tidak hanya disampaikan oleh Partai Golkar,” kata Priyo.

Menurut dia, usulan dana aspirasi itu masih akan dibahas melalui panitia kerja (Panja) di DPR baru kemudian dibahas pada rapat paripurna.

Kalau anggota DPR dari fraksi lain menolak usulan dana aspirasi sebesar Rp15 miliar per anggota per daerah pemilihan atau totalnya sekitar Rp8,4 triliun, maka Fraksi Partai Golkar akan mengusulkan dana stimulus pembangunan desa sebesar Rp1 miliar per desa.

Menurut dia, usulan soal dana pembangunan desa sebesar Rp1 miliar per desa akan didorong sampai berhasil.

“Kalau usulan dana pembangunan desa ini ditolak, Golkar akan maju terus,” kata Priyo. (*an/jat).

Kader ke Nasdem, Golkar Keder

Patrialis Akbar

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekarang berlaku, merupakan warisan penjajah Belanda yang usianya sudah ratusan tahun. Lantaran itu, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar mengatakan, KUHP baru merupakan keniscayaan dan tidak boleh ditawar-tawar, bahkan mengincar perusahaan besar. Lha, kok?
Mengicar perusahaan besar yang dimaksudkan Menkumham, yakni terkait dengan pelaksanaan hukuman bagi kesalahan kecil.
“KUHP baru tidak semata-mata keinginan kita menghilangkan aturan-aturan hukum dari penjajah, tetapi kita ingin bangsa ini memiliki satu KUHP berdasarkan jiwa bangsa,” ujar Patrialis Akbar, kemarin di Magelang.
Menurut Menkumham, perlu dibangkitkan jiwa bangsa, seperti mereka yang melakukan kesalahan kecil boleh saja diberi hukuman, bisa dengan pekerjaan sosial, dan bagi masyarakat adat bisa dikucilkan satu atau dua bulan.
“Hukuman sosial boleh dilakukan, misalnya dipekerjakan di rumahsakit, untuk membersihakn tempat tidur dan lainnya, sekaligus memberikan pendidikan, atau bisa diperjakan di mal-mal.
Tentunya, kata Patrialis, pihaknya akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan besar, untuk melaksanakan hal tersebut. “Jadi perusahaan besar itu harus ada jiwa sosialnya. Jangan hanya keuntungan saja, tapi harus memberikan kesempatan untuk asimilasi,” ujarnya.
Masyarakat yanag mau bekerja, ujarnya, harus ada tempat. “Jangan hanya berpikir kapitalis, sehingga yang miskin semakin miskin, dan yang kaya semakin kaya.
“Tidak bisa dipungkiri KUHP yang berlaku sekarang merupakan bagian dari peninggalan kolonial. Sebagai bangsa yang bermartabat dan sudah merdeka 64, tahun tidak ada alasan menunda agar bangsa ini mempunyai KUHP baru,” tandasnya. (*an/bo)

Kader ke Nasdem, Golkar Keder

Ray Rangkuti

Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti menantang Partai Golkar untuk berdebat mengenai usulan dana aspirasi anggota dewan sebesar Rp15 miliar setiap tahun bagi setiap anggota dewan.
“Saya siap berdebat dengan FPG. Saya siap jawaban tantangan FPG untuk berdebat soal dana aspirasi ini,” kata Direktur LIMA Ray Rangkuti di gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa (08/06).

Sebelumnya, tujuh tujuh lembaga swadaya masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Tolak Subsidi DPR menyatakan, menolak tegas usulan dana aspirasi anggota dewan sebesar Rp15 miliar pertahun yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Ketujuh LSM tersebut terdiri dari Lingkar Madani untuk Indonesia, CIRUS, Formappi, IBC, Publish What You Pay Indonesia, Pukat UGN dan Pusat Kajian Konstitusi Universitas Andalas Padang.

Ray menjelaskan, jika dalam pekan ini belum ada kejelasan sikap khususnya membatalkan usulan dana aspirasi tersebut, dia siap meladeni debat dengan Partai Golkar.

“Jika FPG siapkan bertumpuk argumentasi soal usulan dana aspirasi Kita juga siap,” kata Ray.

Menurut Ray, sebelumnya Sekjen PG Idrus Marham maupun Bambang Soesatyo melontarkan tantangan untuk berdebat terhadap siapa saja soal usulan dana aspirasi.

“Kami menyambutnya. Minggu kita lakukan perdebatan, kalau perlu kita fasilitasi,” kata Ray. (*an/jat).

Foto Perpisahaan Kabinet Pemerintahan SBY & Jusuf Kalla

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara Ny. Ani Yudhoyono beserta Wapres Jusuf Kalla dan Ny. Mufidah Kalla berfoto bersama dengan para Menteri dan mantan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu dan para isteri seusai acara perpisahan di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (16/10). Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres Jusuf Kalla akan berakhir pada 20 Oktober mendatang. (*Widodo S. Jusuf/an/bo)